SEMARANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Disdikbud Jateng) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Reviu Penyusunan Standar Pelayanan (SP) secara daring dan luring. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan dan kebudayaan serta mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait. Pelaksanaan FKP secara luring dilaksanakan di Aula Ki Hadjar Dewantara Gedung B Lantai 2 Disdikbud Jateng, Kamis (26/9). Kegiatan ini dihadiri oleh 40 peserta yang terdiri dari perwakilan bidang, cabang dinas, SKPD terkait, jurnalis/media massa, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pengguna layanan, dan stakeholder lainnya.

Narasumber yang hadir dalam kegiatan ini antara lain Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah. Mereka memberikan paparan mengenai pentingnya standar pelayanan publik yang baik, serta berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam forum ini, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan dan saran terkait penyusunan standar pelayanan publik di bidang pendidikan dan kebudayaan. Masukan-masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan standar pelayanan yang telah ada.

Kepala Disdikbud Jateng diwakili oleh Sekretaris, Bapak Syamsudin Isnaini, S.STP, SH, M.H. mengatakan bahwa FKP ini merupakan bentuk komitmen Disdikbud Jateng untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien,” ujarnya. “Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses penyusunan standar pelayanan, kami berharap dapat menghasilkan standar yang relevan, akuntabel, dan mudah dipahami oleh masyarakat,” tambah beliau.

JAKARTA – Jumat (5/7) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd mewakili Bapak Pj Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M telah menerima penghargaan Transformasi Pengelolaan Pendidikan dalam Anugerah Merdeka Belajar 2024. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi transformasi pengelolaan pendidikan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmennya dalam pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan serta Tim Pencegahan dan Penanganan kekerasan (TPPK) yang disertai dengan ketersediaan regulasi turunan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan atau PPKSP dengan dukungan aksi nyata pencegahan kekerasan.

Apresiasi tidak lepas dari prestasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang pada Tahun 2023, me-launching program Ayo Rukun,  sebagai program pencegahan dan penanganan kekerasan dan bullying di sekolah-sekolah. Melalui program itu, diharapkan tidak ada lagi kekerasan di sekolah, sehingga para siswa dapat belajar dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Program Ayo Rukun merupakan implementasi dari Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Ayo Rukun merupakan akronim dari Aksi Gotong Royong Berantas untuk Kekerasan dan Perundungan. Saat ini sudah ada 19 sekolah yang menerapkan program tersebut, dan masih akan bertambah.

Selain itu proses penyelenggaraan perencanaan dan peyediaan regulasi PPDB yang Transparan, Objektif, dan Akuntabel serta peningkatan angka partisipasi sekolah atau APS menjadi pendorong peningkatan indeks SPM Literasi, Numerasi, Iklim Keamanan Sekolah, Iklim Kebinekaan dan Iklim inklusifitas 2 tahun terakhir.